HLM TPID Sulsel 2023, Gubernur Andi Sudirman Sampaikan Enam Arahan Pengendalian Inflasi

MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman membuka dan memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, 4 April 2023.  Upaya ini sebagai bentuk pengendalian inflasi di Sulsel di tahun 2023.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

Andi Sudirman mengawali dengan menyampaikan arahan Presiden saat berkunjung di Sulsel baru-baru ini. Agar melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas beras sehingga hasil produksi dapat melebihi target. Senantiasa memantau dan menjaga ketersedian pasokan di seluruh kabupaten kota utamanya jelang Lebaran. Serta meningkatkan pasokan minyak goreng (Minyakita) di Sulsel.

Untuk beras misalnya, secara produksi aman, hanya saja serapan yang masih rendah ke Gudang Bulog. Terjadi masalah produksi di provinsi lain yang kemudian datang ke Sulsel untuk membeli beras. Sehingga cadangan beras tetap harus dijaga.

Baca juga: Resmikan Penataan Kampung Ulos Huta Raja, Presiden Jokowi: Upaya Pemerintah Lestarikan Warisan Pusaka Bangsa

"Poinnya, bagaimana startegi Bulog dalam menyerap produksi padi itu bisa lebih bersaing. Sehingga stok yang ada bisa memenuhi cadangan yang kita inginkan, " kata Andi Sudirman.

Inflasi gabungan 5 kota/kabupaten IHK di Sulsel pada Maret 2023 tercatat 5, 86 persen secara yoy dan mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0, 75 persen. Terutama didorong oleh komoditas (yoy) bensin, beras, angkutan udara. Sedangkan bulanan (mtm) termasuk cabai rawit dan ikan layang. Ini dinilai sebagai tren yang berlaku pada saat memasuki Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idul Fitri. 

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

Untuk beras tingkat konsumen mengalami peningkatan. Namun, secara rata-rata harga beras Sulsel lebih rendah dibandingkan rerata harga Nasional dan Sulampua. Produksi beras Sulsel berlebihan dan distribusikan serta berperan menyediakan beras ke daerah lain. Termasuk komoditas pangan lain seperti cabai dan ikan. Hargai cabai (rawit) milsalnya di Sulsel Rp40 ribu/kg sedangkan di Jawa Rp90 ribu/kg.

"Untuk pengendalian inflasi sendiri harganya relatif stabil dengan kondisi sekarang di Bulan Puasa, " sebutnya.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Adapun Program Unggulan 2023 yang dilakukan Pemprov Sulsel untuk Pengendalian Inflasi diantaranya; Program Mandiri Benih, Program Urban Farming, peningkatan stok minyak goreng, bersama penggilingan melaksanakan stabilitas harga beras, pemanfaatan platform digital distribusi komoditas pangan, perluas kerjasama antar daerah menjaga supply komoditas, pelaksanaan pasar murah, sidak pasar serta perluasan program SIPEPPA melalui kerjasama Bulog dengan toko ritel.

"Kita ada program unggulan 2023 untuk pengendalian inflasi. Itu ada di hulu, antara dan hilir, " ucap Andi Sudirman Sulaiman.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

"Juga melanjutkan gerakan pekarangan pangan Lestari dan penanaman pangan 
secara mandiri.  Termasuk kepada ASN dan non-ASN yang ada di Provinsi, " imbuhnya.

Terdapat 6 (enam) poin arahan Gubernur diantarnya, (1) Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS, mendukung ketersediaan pasokan beras. (2) Meningkat produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage. (3) DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi. (4). TPIDKab Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota. (5) Melaksanakan KAD intra provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK). Terakhir (6), Satgas Pangan, BI dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.

Hadir Forkopimda Sulsel diantarnya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso; Pangkoopsud II 
Marsda TNI Andi Kustoro; Wakil Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto; Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel, Causa Iman Karana; anggota TPID Prov. Sulsel; kepala OPD Pemprov Sulsel; Bupati/wali kota dan sekda se-Sulsel.

Serta sebagai nara sumber Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, STP, MP; Direktur Logistik Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan Perikanan, Bapak Berni S.(***)